Saturday, October 23, 2010

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono Mencobalah untuk membaca karya orang, memahaminya, menyimpulkan dan akhirnya menirunya Posted in: Tajuk Rencana

SEKITAR satu tahun yang lalu atau tepatnya 20 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia terpilih Susilo Bambang Yudhoyono- mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II 2009-2014.

Pembantu-pembantu Presiden dipilih langsung oleh SBY dari berbagai latar belakang. Sebanyak 35 menteri baik dari kalangan politisi maupun kalangan profesional dilantik dengan harapan dapat menjalankan roda pemerintahan.

Banyak kebijakan yang telah dilakukan selama satu tahun KIB II, sebagai gambaran perjalanan untuk 4 tahun ke depan. Pemerintah telah dianggap gagal terutama dalam bidang hukum dan sosial. Dalam bidang hukum, contohnya kasus kriminalisasi KPK atau yang sering dikenal dengan Cicak-Buaya menyebabkan benturan antara 3 lembaga hukum tertinggi di negeri ini yaitu, KPK, Kejaksaan dan Polri.

Sementara dalam bidang sosial, telah terjadi gesekan sosial salah satunya yang paling hangat yaitu antara jemaat HKBP dengan warga di Bekasi. Dalam bidang ekonomi, SBY bisa dikatakan sukses secara ekonomi makro. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik secara perlahan dan menembus angka 3000, nilai tukar rupiah yang terus menguat terhadap dolar dan stabil pada kisaran 8.900-9.000, serta pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 4 persen pada periode krisis global bisa jadi nilai kredit tersendiri untuk pemerintahan SBY. Akan tetapi bagaimana dengan sektor mikro?

Menurunnya daya saing ekonomi ma-syarakat terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), naiknya harga sembako serta menurunnya daya beli masyarakat. Beberapa hal tersebut akan menjadi tugas bagi sisa 4 tahun periode kepemimpan SBY mendatang.

Sejumlah kegagalan tadi memicu munculnya beberapa reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya organisasi yang menamakan dirinya Petisi 28, meminta SBY untuk mundur. SBY dinilai bertanggungjawab terhadap keadaan bangsa yang berada dalam fase darurat dan kritis. Penilaiaan lebih lanjut dari Petisi 28, SBY telah menyalahi filosofi Pancasila, sistem ekonomi yang mengarah ke liberalisme, serta kebijakan politik yang saling berbenturan.

Wulan Agung, Mahasiswa Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Riau.

Did you like this? Share it:

0 komentar: