PERLUKAH GEDUNG BARU DPR DIBANGUN ?

Mencobalah untuk membaca karya orang, memahaminya, menyimpulkan dan akhirnya menirunya

Perlukah Gedung Baru DPR Dibangun?

Sunday, 09 May 2010

Alokasi dana renovasi dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp1,8 triliun hingga kini masih menuai pro dan kontra. Bagaimana tanggapan masyarakat? MEMANG,bukan kali pertama rencana renovasi gedung DPR dengan biaya yang super fantastis. Sebelumnya, pada tahun 2007 lalu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR juga pernah mengajukan permohonan dana sebesar Rp40 miliar untuk perbaikan gedung wakil rakyat tersebut.Kemudian, November 2008, juga mengajukan dana renovasi kembali dengan dana yang tidak sedikit, yakni Rp33,4 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa pos, Rp26 miliar untuk kepentingan renovasi bangunan dan perbaikan toilet,sementara Rp6,9 miliar diperuntukkan bagi pengadaan furniture dan sarana pendukung lainnya. BURT DPR beralasan renovasi tersebut diperlukan untuk menambah ruang anggota legislatif berikut staf ahli anggota DPR yang bertambah setelah Pemilu 2009 digelar. Rencana tersebut mendapat penolakan, sebab sebagian besar menilai anggaran renovasi yang ditetapkan BURT tersebut sebenarnya bisa diminimalisasi.Apalagi, sejumlah anggota DPR mengakui bahwa gedung tersebut sebenarnya masih layak pakai. Hasil survei harian Seputar Indonesia (SI) saat itu,menunjukkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai tingkat kelayakan renovasi. Dalam survei yang dilakukan sejak 18–21 November 2008, sebagian besar responden menolak adanya renovasi dan menilai langkah tersebut sangat tidak populis.(lihat tabel) Nyatanya,reaksi keras dari masyarakat ternyata tak memberikan pengaruh.Meski sebagian anggota DPR telah berganti setelah Pemilu 2009 lalu,BURT DPR tetap mengeluarkan usulan-usulan yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Dengan alasan kondisi gedung Nusantara I tak bisa lagi menampung anggota DPR, serta kondisinya sudah retak,BURT DPR mengusulkan pembangunan gedung baru. Usulan itu juga muncul sebagai reaksi atas kondisi gedung yang disebut-sebut mengalami kemiringan hingga 7 derajat akibat gempa beberapa waktu lalu. Hal yang menarik,jumlah dana yang diajukan sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari usulan yang diajukan sebelumnya.Untuk tahap pertama, anggaran pembangunan telah disepakati Rp250 miliar. Langkah ini pula menyulut reaksi keras dari masyarakat. Mereka dengan tegas menolak merenovasi dan pembangunan gedung DPR yang baru. Dari hasil jajak pendapat SI yang melibatkan 400 responden, gambaran tersebut terlihat. Mayoritas atau sebanyak 65% responden menyatakan penolakannya. Hanya beberapa responden yang menyepakati rencana tersebut, yakni 20%.(lihat tabel) Besaran biaya yang tidak layak adalah alasan yang disampaikan para responden untuk menolak kebijakan tersebut. Ada 78% responden yang menyatakan penolakannya terhadap perbaikan bangunan tersebut. Di tengah situasi masyarakat yang kian terjepit, uang triliunan rupiah seharusnya bisa digunakan untuk membiayai sektorsektor penting yang memang membutuhkan banyak suntikan dana, sebut saja sektor pendidikan. Alasan-alasan itu pada akhirnya membuahkan tuntutan dari sebagian besar responden agar BURT DPR bisa membatalkan pengesahan anggaran renovasi dan pembangunan gedung DPR.BURT DPR juga diminta untuk mengevaluasi ulang pengajuan anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Kinerja DPR Belum Maksimal Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini citra negatif telah melekat pada parlemen tersebut.Hal itu tak lain disebabkan dari perilaku anggota DPR sendiri.Pada keanggotaan DPR periode 2004–2009, misalnya beberapa anggota DPR telah mencoreng citra parlemen karena keterlibatannya dalam berbagai kasus hukum.Sementara di sisi lain kinerja anggota DPR juga dinilai belum maksimal. Hal itu ditandai dengan minimnya produk legislasi yang dihasilkan, atau kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak membela aspirasi rakyat. Secara rutin, dalam tiga tahun terakhir,SI mengadakan jajak pendapat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR.Hasilnya,belum ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.Dalam survei pada 1–3 Agustus 2006,misalnya mayoritas responden menilai kinerja DPR berada pada level “cukup”dengan persentase 51%. Sementara responden yang menjawab buruk tidak berbeda jauh,yakni 42%. Pada jajak pendapat yang sama satu tahun kemudian, yakni 27–30 November 2007, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR semakinmenurun.Respondenyang memberikan penilaian buruk mencapai 69%.Sementara dalam jajak pendapat SI pada 17–21 November 2008, penilaian itu masih sama. Mayoritas responden atau 53% responden memberikan nilai buruk pada kinerja DPR.(lihat tabel) Bagaimana dengan kinerja anggota DPR yang baru? Pemilu Legislatif 2009 yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi peningkatan kinerja DPR, ternyata dinilai belum mampu juga menunjukkan kinerja yang maksimal. Kinerja DPR di masa-masa awal keanggotaannya baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran dinilai sebagian besar responden, masih kurang. Hal tersebut tergambar dalam hasil survei pada 5–7 Mei 2010.Terlihat, hanya 3% responden yang memberikan nilai memuaskan dan 13% cukup puas atas kinerja DPR. Sementara, 70% responden lainnya menilai kinerja DPR tidak memuaskan dan sisanya menjawab tidak tahu.(lihat tabel) Atas dasar itulah, masyarakat berharap agar DPR bisa segera meningkatkan kinerjanya sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan lebih memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang sibuk dengan urusan internal, seperti pengadaan gedung baru atau sejenisnya. Apalagi, selama ini berbagai fasilitas juga sudah diberkahi untuk para anggota DPR. Seharusnya, hal itu bisa dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dan idealnya mampu mendongkrak kinerja para wakil rakyat tersebut. Sementara yang terjadi kini, ketersediaan aneka fasilitas tidak kunjung menjadikan kinerja anggota DPR menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan pembangunan gedung baru ini pun, sebagian besar responden pesimistis, bahwa program tersebut akan menghasilkan peningkatan kinerja seperti yang dijanjikan.Dalam hasil jajak pendapat, pendapat tersebut disampaikan oleh 73% responden. (lihat tabel) Bahkan, renovasi justru dinilai membawa dampak negatif, di antaranya pemborosan anggaran. Meski demikian, pendapat berbeda disampaikan 7% responden lainnya. Mereka yakin dengan adanya perbaikan fasilitas gedung, kinerja anggota DPR bisa meningkat, lantaran dapat mendukung keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Pentingnya Transparansi Banyaknya proyek di lingkungan BURT DPR dengan dana fantastis pada akhirnya tak hanya menumbuhkan kekecewaan masyarakat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran negara. Berangkat dari kekhawatiran itu,BURT DPR pun dituntut agar dapat bersikap transparan terhadap setiap anggaran yang diajukan. Dalam proyek pengadaan gedung baru ini, misalnya harus dapat dijelaskan kepada publik tingkat urgensinya, yakni dengan menyertakan data valid yang menyebutkan kepastian kerusakan yang terjadi di dalam dan luar gedung. Apakah benar mengalami kemiringan atau hanya kerusakan ringan? Jika memang diperlukan gedung baru,BURT DPR perlu memberikan perincian,mulai dari fungsi ruangan, bangunan seperti apa yang akan dibangun serta perincian biaya.Sebab,dengan ketidakjelasan membuat publik bertanyatanya seberapa besar sebenarnya urgensi dari pembangunan gedung baru dan apakah dana yang diajukan memang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Keberadaan publikasi berguna untuk membentuk pemahaman masyarakat, bahwa renovasi merupakan suatu hal yang penting dan benarbenar dibutuhkan. Dengan demikian, polemik di masyarakat tak sampai terjadi. Cara ini sekaligus akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kontrol sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran. (litbang SI)

 Sumber : website seputar indonesia