Dana Perimbangan Naik, RAPBD Riau 2011 Rp4,428 T

– 27 October 2010Posted in: Pro Otonomi

PEKANBARU (RP)- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau 2011 mengalami kenaikan Rp374,386 miliar lebih dibandingkan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya.

Akibatnya, RAPBD Riau 2011 juga mengalami peningkatan besar menjadi Rp4,428 triliun lebih. Angka ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan APBD Riau 2010 yang mencapai Rp4,1 Triiun.

Hal ini terungkap pada penyampaian nota keuangan RAPBD 2011 yang disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP pada sidang paripurna DPRD Riau tentang penyampaian nota keuangan RAPBD 2011. Hadir pada rapat paripurna dewan malam tadi 40 anggota dari 55 anggota DPRD Riau. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi didampingi Wakil Ketua Raja Thamsir Rachman dan Almainis SPd.

Pada penyampaiannya Gubernur Riau mengatakan RAPBD 2011 disusun dengan mempertimbangkan asumsi makro ekonomi secara cermat serta perubahan asumsi ekonomi dan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan peningkatan tersebut maka APBD 2011 akan naik dibandingkan perkiraan sebelumnya, di mana sebelumnya diprediksi RAPBD Riau 2011 sebesar Rp4,154 triliun lebih. Namun setelah adanya perubahan pendapatan dari peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terjadi perubahan pendapatan sebesar Rp349 miliar lebih. Sebelumnya pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,696 triliun menjadi Rp4,054 triliun.

Juga terjadinya kenaikan dana perimbangan sebesar Rp277 miliar dari Rp2,234 triliun menjadi Rp2,461 triliun. Kenaikan ini disumbang Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi kenaikan sebesar Rp56 miliar dari Rp2,153 triliun menjadi Rp2,209 triliun.

Sementara pada Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi peningkatan Rp100 miliar, dari Rp58,669 miliar 2010 menjadi Rp158,669 miliar 2011. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp22,368 miliar menjadi Rp93,968 naik direncanakan naik sebesar Rp71,6 miliar.

Sementara untuk belanja tidak langsung yang semula sebesar Rp1,598 triliun menjadi Rp1,816 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp218 miliar lebih. Belanja tidak langsung ini berupa belanja pegawai yang semula Rp736,159 miliar lebih menjadi Rp740,807 miliar lebih atau naik Rp4,648 miliar, kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan PNS di lingkungan Pemprov Riau.

Sedangkan belanja subsidi yang semula Rp18,017 miliar lebih menjadi Rp14,172 miliar lebih atau berkurang Rp3,845 miliar dimana pengurangan ini disebabkan rasionalisasi jumlah penerima raskin. Sedangkan belanja hibah naik dari Rp76,450 miliar menjadi Rp229,450 miliar atau naik Rp153 miliar.

Untuk belanja langsung terjadi peningkatan yang semula Rp2,347 triliun menjadi Rp2,612 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp265 miliar. Peningkatan disebabkan penambahan belanja aspirasi sebesar Rp110 miliar yang tersebar pada beberapa SKPD serta penambahan belanja pada beberapa SKPD antara lain RSUD Arifin Ahmad, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas PU, Sekwan dan lain-lain.

Terus Melobi Pusat
Kenaikan dana perimbangan mencapai Rp277 miliar dari KUA-PPAS ini menurut Gubenur Riau HM Rusli Zainal merupakan hasil kerja keras Pemprov Riau melobi pusat. Namun begitu, Gubri Rusli Zainal mengaku Pemprov Riau masih terus berupaya melobi pusat untuk mendapatkan dana guna pembangunan infrastruktur termasuk persiapan PON XVIII 2012.

‘’Kita terus melobi pusat dan berupaya menemui berbagai departemen terkait untuk mendapatkan anggaran memadai. Kita bersyukur dana perimbangan tahun ini naik cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu,’’ ujar Gubri.

Saat ditanya anggaran pusat mengenai pembangunan venue PON XVIII yang kabarnya Riau akan dibantu sekitar Rp300 miliar, Gubri enggan menjawab dengan detail. ‘’Minimal Riau mendapatkan dana, kita berharap pemerintah membantu anggaran untuk pembangunan venue. Mudah-mudahan sebanyak yang Anda sebutkan tadi,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga menjelaskan di APBN 2011 ada juga anggaran Rp142 miliar untuk pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru. ‘’Pekan depan kita akan undang Bupati Siak, Wali Kota Dumai, Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Bengkalis untuk membicarakan masalah ini. Karena sudah masuk APBN tentu daerah juga harus melakukan persiapan termasuk sharing di mana,’’ ujar Gubri.

Sementara soal bantuan PON (pembangunan Main Stadium) dari Kemenegpora dan Kemendiknas yang totalnya mencapai Rp140 miliar, Gubri mengungkapkan dana tersebut sudah bisa dicairkan. ‘’Untuk bantuan Rp60 miliar dari Kemenegpora dan Rp80 miliar dari Kemendiknas untuk main stadium tidak ada masalah lagi, dalam waktu dekat bisa dicairkan,’’ ujarnya.(ans/ria)